(berpolitik.com): 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dinilai.Ada beragam tanggapan diajukan.
Tidak mengherankan jika para menteri mendaku sudah berhasil memenuhi targetnya. Tidak mengejutkan pula kalau kalangan pengkritisi menilainya jeblok berat. Kalau sudah begini, siapa yang sebenarnya berbohong?
Kalangan pengkritisi pemerintah tidak salah. Soalnya, mereka memakai indikator-indikatornya sendiri. Memang ada klaim bahwa indikator tersebut mengacu pada janji-janji SBY sendiri. Namun, janji-janji itu merupakan sesuatu yang sudah pasti tidak bisa dipenuhi dalam 100 hari pemerintahan saja.
Para menteri juga benar. Klaim-klaim mereka didasarkan pada apa yang mereka susun. Merevisi aturan. Membagikan dana. Mengkonsolidasikan. Dan, seterusnya. Persoalannya, mayoritas pembaca media tidak terlalu ngeh dengan program-program mereka, dan juga tidak terlalu ngeh dengan pencapaiannya.
Yang lebih repot, apa yang dijanjikan para menteri, sejatinya besar kemungkinan tidak sama dan sebangun dengan kehendak publik. Namun, publik luput menekankan keberatannya sedari awal karena isu program 100 hari terpinggirkan oleh mobilisasi berita Century dan juga Bibit-Chandra.
Ada upaya beberapa pihak mengingatkan agar program 100 hari harus juga mendapat perhatian yang wajar. Tapi, media dan pembacanya tentu saja kurang tertarik karena ada kehebohan yang terlalu sayang untuk diabaikan, terlepas apakah konteks dan keperluannya memang sedahsyat yang ditampilkan media massa.
Dorongan agenda media ini sejatinya tak hanya mengaburkan perhatian publik terhadap program 100 hari SBY-Boediono. Tapi, juga meminggirkan isu-isu krusial yang belakangan baru disadari punya dampak jauh lebih besar, bahkan dibandingkan Century sekalipun.
Salah satunya adalah soal Asean-China Free Trade Area (ACFTA). Jika yang terakhir ini dampaknya akan dirasakan pada saat ini dan tahun-tahun mendatang, persengketaan Century sejatinya hanya menyoal sesuatu yang sudah berlalu dan bersifat debatable karenanya penuh aroma muatan politis belaka.
Untuk adilnya, ada beberapa program 100 hari yang cukup baik. Selain keberadaan Satgas Anti-Mafia Hukum, pemerintah juga sudah berhasil memotong waktu pengurusan paspor dari 7 hari menjadi 4 hari dan pengurusan ijin usaha dari 90 hari menjadi 40 hari. Di luar itu, juga ada penyediaan 1206 fasilitas air minum dan pemberian biaya operasional bagi 241 posyandu.
Bagi sebagian pihak, terdengar ecek-ecek, memang. Namun bicara pencapaian, itu adalah sedikit dan sekian banyak target yang telah dicapai secara faktual.
Program 100 hari SBY-Boediono barangkali akan lebih 'meriah' jika dilengkapi dengan program-program yang berdaya 'ledak' tinggi. Lebih meriah jika keriuhan Bibit-Chandra dan Bank Century tetap pada proporsinya.
Sekarang, menilai program 100 hari itu ecek-ecek jelas tidak tepat.Menilai tidak tercapai juga tidak tepat. Bahwa itu tidak memuaskan sebagian kalangan adalah benar juga adanya.
Karena sudah berlalu, kini pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan pemerintah tetap pada jalur dan janjinya. Mengawasi dan meminta mereka memberi akuntabilitas yang layak. Kalau kembali terlarut-larut dalam kegaduhan yang hanya memenuhi syahwat segelintir elit politik, kita bakal makin merugi.
Sudah saatnya ada pemisahan agenda.
Biarlah elit politik bersibuk ria dengan keresahan, kegundahan dan amarahnya sendiri. Sebaliknya, sebagai warga dan sebagai pemilih, kita lebih baik memastikan pemerintah terpilih menjalankan mandat yang dilimpahkan kepada mereka untuk memenuhi janji-janjinya pada pemilu lalu.Bagaimana?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar