berpolitik.com): Barangkali maksudnya baik: menciptakan suasana yang kondusif. Karena itulah Konjen RI di Johor dengan yakin bilang bahwa 3 pegawai DKP tidak ditahan. "Mereka hanya dititip di kantor polisi," katanya sebagaimana dikutip sebuah televisi nasional, Selasa (17/8) malam.
Seperti kompakan, Menlu Marty Natalegawa membantah kabar yg cepat beredar di media. Marty menegaskan tak ada barter dengan Malaysia. Menurut Marty, pembebasan 3 DKP dan pelepasan 7 nelayan Malaysia adalah cara bersahabat dan saling unjuk hormat.
Masalahnya, masih tersisa fakta berita seperti ini:
Pertama, 3 pegawai DKP ternyata memakai baju tahanan. "Ketiga anak buah saya dipakaikan baju tahanan ketika kami temui. Saya prihatin, tetapi ya sudahlah, yang penting mereka akhirnya bebas," tutur Bambang Nugroho, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak(Kompas).
Kedua, pihak Malaysia menganggap penangkapan tiga pegawai 3 DKP itu hal kecil yang tak perlu dibesar-besarkan.Namun, testimoni Fadel Muhammad menandakan ini seharusnya bukan persoalan sepele: "Ini sudah yang ke sepuluh kalinya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagaimana dikutip JPPN
Ketiga, meski mengaku tak ada kompromi soal kedaulatan, justru Indonesia yang bergegas melakukan lobi agar pihak Malaysia membebaskan ketiga pegawai DKP (Kompas). Gilanya, pihak pejabat Indonesia membuat dalih baru: nelayan Malaysia harus dilepas karena kurang bukti. (Kompas)
Ketiga fakta berita secara telak menganulir pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah lainnya. Lantas, apa konsekuensinya?
Pertama, tidak koherennya argumentasi dari para pejabat terkait tak pelak menjadi amunisi bagi para pengkriti pemerintah untuk terus melontarkan kritik dan celaan.
Kedua, hal ini dengan mudah membangkitkan berbagai tafsir. Kelemahan sikap terhadap Malaysia yang ditunjukkan secara konsisten dengan mudah diisi berbagai kisah. Dari mulai persoalan kepemimpinan hingga isu bisnis. Pada intinya, situasi ini berpotensi hanya menambah tekanan belaka kepada pemerintah. Alih-alih diam, pemerintah semestinya bergerak lebih cepat. Sebab, kevakuman adalah kondisi yang paling nyaman bagi rumors untuk berseliweran.
Ketiga, sikap pemerintah mudah dimaknai sebagai "lembek". Ini memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan kembali romantisme orba atau orla yang dipersepsi punya sikap galak dan tegas terhadap negeri serumpun itu.
Dus, apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah?
Yang paling urgen adalah mengisi kevakuman. Misalnya, memajukan isu soal keterbatasan persenjataan. Dalam situasi normal, tambahan alokasi untuk pembelian senjata kerap ditentang sejumlah kalangan.
Namun, dengan mood publik seperti sekarang ini, situasinya jelas berbeda. Ada sentimen positif jika DPR dan pemerintah segera mendeklarasikan perlunya kenaikan anggaran belanja militer. Terlebih kalau pemerintah segera menegaskan, persenjataan yang dimaksud dikhususkan untuk angkatan laut dan udara yang memang paling tertinggal ketimbang negara jiran.
Yang berikutnya, bagaimanapun pemerintah perlu sesekali unjuk gigi. Tentu saja bukan dengan cara memaklumatkan perang atau membuat kehebohan kecaman. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka mendengar kegalauan warganya.
Hal Ini bisa dilakukan dengan cara seperti memanggil Dubes RI pulang,mempesonanongratakan Dubes Malaysia atau membuat kebijakan yang lebih menyulitkan pebisnis Malaysia beroperasi di tanah air. Tentu, pemerintah punya cara lain yang pada intinya bisa unjuk sikap tanpa mesti terbawa gaya lebay seperti mengancam pemutusan hubungan diplomatik atau lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar