Kompak: Pemberantasan Mafia Hukum Tak Efektif

Koalisi Mayarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menyatakan isu yang beredar sekarang ini membuktikan pemerintah hanya menangi kasus per kasus.

Menurut salah seorang aktivis Kompak dari ICW, Febri Diansyah, jika hanya menangani kasus per kasus maka tidak akan efektif memberantas mafia hukum di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, hingga Ditjen Pajak.

Hal itu diungkapkan Febry dalam pernyataan sikap Kompak di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (18/4/2010). Untuk itu, kata dia, Kompak mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pimpinan dari sejumlah lembaga yang terkait skandal hukum agar bekerja.

SBY harus memprioritaskan pembersihan di institusi penegak hukum dan Ditjen Pajak dari praktik mafia. "Presiden SBY juga harus melakukan pergantian struktur pimpinan kepolisian dan kejaksaan, mengevaluasi reformasi birokrasi, dan segera menyusun regulasi pembuktian terbalik," tandasnya.

Sekadar diketahui, kasus mafia hukum ini mencuat setelah diungkap mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Susno menyebut ada sejumlah petinggi Polri terlibat markus pajak dengan aktor Gayus Tambunan dan Andi Kosasih, setelah PPATK mengungkap ada transaksi mencurigakan di rekening Gayus senilal Rp28 miliar.

Pengakuan Susno juga menyeret mantan diplomat Syahril Johan menjadi tersangka, karena dituding menjadi markus di lingkungan Mabes Polri. Namun Syahril Johan balik menuding Susno menerima uang dari sejumlah pengacara dan perusahaan yang bermasalah agar kasusnya dimenangkan.