(berpolitik.com): Demokrasi menjadi indah karena kita bebas berekspresi. Menyatakan pendapat, berserikat dan juga hadirnya pers yang bebas. Kebebasan ini memungkinkan kita mengenali dunia lebih baik, meski juga sekali-dua tergagap karena aliran informasi jadi begitu derasnya.
Persoalan yang tidak pernah tuntas sejak dahulu adalah mengenai batas-batas kebebasan tersebut. Pertanyaan, awalnya, adakah batas kebebasan berekspresi di alam demokrasi ini? Jika ada, seperti apa dan siapa yang berhak membuat rambu-rambunya?
Alih-alih berlarut dalam wacana yang filosofis, lebih mudah mengeksekusikan dalam praktik. Kasus SBY yang diasosiakan dengan kerbau menarik untuk dicermati.
Sebelum terlalu jauh, ada baiknya kita menengok media massa. Bagaimana mereka memberitakannya setelah SBY menyampaikan keberatannya.
Dari sejumlah media massa utama yang terbit di ibukota, bingkai yang terbangun, SBY kembali curhat. Dari sisi deskripsi, media lebih mengedepankan soal kerbau, dan cenderung tidak menyoal tudingan-tudingan yang kerap dilontarkan, seperti "Boediono maling", "Sri Mulyani Maling', "Century Maling".
Kesan yang tersusun, SBY tak pantas mengomentari soal kerbau dan lain-lainnya. Kalau dalam bahasa gaul, lebay-lah. Ini diperkuat dengan pernyataan sejumlah narasumber yang mereka wawancarai.
Misbakun (PKS), sebagaimana dikutip Republika, menyatakan unjuk rasa seperti dikeluhkan SBY wajar-wajar saja karena kini eranya demokrasi. Boni Hargen, juga dikutip Republika, malah menuding SBY tidak paham makna demokrasi.
Masih senafas dengan itu, Adi Masardi (GIB), sebagaimana dikutip Media Indonesia, menyebut bahwa asosiasi dengan kerbau adalah sekadar kreativitas belaka. SBY, kata dia, seharusnya menjawab tuntutan yang diajukan para pendemo. (catatan: Tempo, Sindo dan RM tidak memuat pernyataan narasumber lain terkait soal ini)
Ikrar Nusa Bakti, dikutip Kompas, meminta SBY untuk menganggapnya sebagai guyonan belaka. Azyumardi Azra malah menganggap cara-cara SBY justru mendorong instabilitas dan tak pantas. Ia menengarainya sebagai upaya membangun citra.
Kesimpulan yang terbangun, dalam alam demokrasi, tindakan-tindakan para pengunjuk rasa sah-sah saja adanya. Tidak hanya soal kerbau, tapi juga tindakan-tindakan lainnya.
Jika benar begitu, menarik untuk menyimak respon para penanggap itu.
Apakah PKS dapat menerima, misalnya, jika suatu waktu nanti ada pihak yang mengasosiasikan "PKS sebagai kepanjangan tangan Ikhwanul Muslimin" atau, "partai pendukung poligami" atau memplesetkan singkatnya menjadi "partai kejar setoran"?
Bagaimana reaksi partai dan kader ini jika sewaktu-waktu ada orang yang membuat karikatur tentang para pemimpin mereka dalam pose dan gaya yang seronok?
Kalau mengikuti pernyataan Misbahkun, PKS harusnya tidak boleh marah. Kecuali, kalau ini hanya pendapat pribadi Misbahkun seorang, terlepas dari atributnya sebagai anggota dewan dari PKS. Hal yang sama bisa diajukan kepada Boni atau Massardi, misalnya.
Sebagai catatan, kita bisa kembali sejenak pada ribut-ribut soal "bangsat" dan "setan". Kata pertama diucapkan oleh Ruhut kepada Gayus. Kata kedua dilontarkan Gayus kepada Ruhut. Waktu itu, kecaman tak kurang-kurang mengalir kepada Ruhut. Hampir tidak ada yang mempermasalahkan Gayus. Ketika itu, Ruhut dianggap tidak beretika, tak patut dan sejenisnya.
Menjadi pertanyaan, mengapa mereka yang mengkritik dan memaki Ruhut tak melakukan hal yang sama kepada para pendemo. Baik terkait kerbau, atau juga kepada mereka yang selalu berteriak-teriak, "Sri Mulyani Maling", "SBY Maling" atau "Boediono Maling".
Yang dikhawatirkan, tanggapan dan kecamanan selektif ini memang karena sudah bertendensi tertentu.
Tapi, ketimbang berpraduga yang bukan-bukan, ada baiknya diperjelas satu hal. Jika adab demokrasi yang kita dukung adalah kebebasan berekspresi yang seperti diperagakan para pendemo itu, ada baiknya kita tak usah berpanjang-panjang kata lain.
Mari merayakannya!!! (Dan, jangan marah ya, kalau sekali waktu Andalah yang jadi obyeknya).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar